Pendidikan dan Kesehatan Gratis di Sulsel:
Daerah Minta Pemprov Menanggung 60 Persen
Pengantar :Pemprov Sulsel bersama seluruh Pemkab dan Pemkot se-Sulsel telah menandatangani perjanjian tentang pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan gratis di Sulawesi Selatan, pada Juni 2008. Untuk mengetahui bagaimana penerapannya di daerah, apa saja kendala yang dihadapi, dan bagaimana menyukseskan program tersebut, Pemprov Sulsel bekerja sama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel mengadakan Safari Jurnalistik dengan mengunjungi 14 kabupaten dan kota, 6-10 Oktober 2010. Berikut hasil kunjungan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel yang ditulis Ketua Seksi Pendidikan PWI Sulsel, Asnawin.Ketika dilepas secara resmi oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Baruga Sangiaseri Gubernuran Makassar, Senin, 4 Oktober 2010, masih banyak wartawan anggota ‘’kafilah’’ Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel yang belum paham tentang program pendidikan dan kesehatan gratis ini.
Sebaliknya, wartawan yang memiliki pengetahuan justru curiga atau menuding program tersebut tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan pengalaman beberapa wartawan, terutama yang anak-anaknya sekolah di SD dan atau SLTP, program pendidikan gratis tidaklah terlalu dirasakan, karena kenyataannya tetap banyak pungutan di sekolah.
Untuk berobat secara gratis pun, banyak wartawan yang merasa kesulitan atau mengalami beberapa hambatan, terutama panjangnya prosedur atau birokrasi yang harus dilewati, sehingga mereka malas memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan gratis dan lebih memilih berobat langsung ke rumah sakit atau ke dokter praktek.
Maka ‘’kepala’’ sebagian besar wartawan yang mengikuti Safari Jurnalistik ini penuh sesak dengan berbagai pertanyaan yang akan dilontarkan saat berdialog dengan Pemkab dan Pemkot, serta instansi terkait di daerah yang akan dikunjungi.
Tetapi Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengingatkan bahwa Safari Jurnalistik ini bukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan gratis di daerah, melainkan untuk mengkristalisasi kedua program tersebut. Artinya, wartawan diminta membantu Pemprov Sulsel untuk menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat, tentang program pendidikan dan kesehatan gratis tersebut.
Daerah pertama yang kunjungi yaitu Kabupate Gowa yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Rombongan Safari Jurnalistik yang dipimpin langsung Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Ottoh diterima oleh Sekretaris Kabupaten Gowa Drs H Muh Yusuf Sommeng MSi didampingi beberapa pejabat terkait, di Baruga Pattingalloang Kantor Bupati Gowa, pada Rabu pagi sekitar pukul 10.30 Wita, 6 Oktober 2010.
Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Ottoh menjelaskan, Safari Jurnalistik yang merupakan program bersama Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel dengan Seksi Pendidikan PWI Sulsel, bertujuan memantau pelaksanaan program pendidikan gratis dan kesehatan gratis pada 16 kabupaten dan kota se-Sulsel.
Pada acara dialog, Sekkab Gowa Yusuf Sommeng menjelaskan bahwa program pendidikan gratis sudah dilaksanakan pada 2007 atau setahun sebelum program tersebut dicanangkan oleh Pemprov Sulsel pada tahun 2008.
Program pendidikan gratis dituangkan dalam Perda No. 4 Tahun 2007 tentang pendidikan gratis, sedangkan program kesehatan kesehatan gratis dituangkan dalam Peraturan Bupati No. 8 tentang kesehatan gratis.
‘’Di Gowa tidak ada pungutan untuk penerimaan siswa baru, mulai dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,’’ tandas Yusuf.
Dia juga mengungkapkan bahwa Pemkab Gowa bahkan telah membuat Perda No. 10 tahun 2009 tentang Wajib Belajar Anak Sekolah, yang antara lain berisi pemberian sanksi kepada orangtua atau wali murid yang tidak menyekolahkan anak-anak mereka.
‘’Sanksinya denda Rp 50 juta ditambah kurungan enam bulan,’’ papar Yusuf Sommeng, seraya menambahkan bahwa di Gowa malah dibentuk Satpol Pendidikan, yang antara lain bertujuan mengantar-jemput guru yang bertempat tinggal lebih dari tiga kilometer dari sekolahnya.
Dengan berbagai terobosan yang dilakukan dalam pelaksanaan program pendidikan gratis, Gowa akhirnya menyabet seluruh bentuk penghargaan tingkat nasional terkait program pendidikan gratis. Tak heran kalau kemudian banyak daerah lain yang dating khusus ke Gowa untuk melakukan studi banding tentang pelaksanaan program pendidikan gratis.
Dari Gowa, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel yang berjumlah lebih dari 60 orang dengan menumpang tiga bus besar milik Pemprov Sulsel, melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bantaeng dengan melewati dua daerah yakni Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto.
Rombongan yang tiba sekitar pukul 16.00 Wita diterima Pelaksana tugas Sekkab Bantaeng Drs H Zainuddin MSi yang didampingi Kadisdikpora Hj. Andi Sinasari, dr Dahria dari Dinas Kesehatan, serta beberapa pejabat lainnya, di Restoran Aroma Laut. Seperti di Gowa, dialog antara pemkab Bantaeng dengan wartawan didahului dengan pemaparan tentang program pendidikan dan kesehatan gratis, setelah itu dilanjutkan dengan dialog.
Pertama di IndonesiaSelanjutnya rombongan menuju Kabupaten Sinjai dengan melewati Kabupaten Bulukumba. Rombongan yang tiba di Sinjai sekitar pukul 20.00 Wita, diterima oleh Asisten II Drs H Mukhlis Isma MSi, didampingi beberapa pejabat terkait, di Rumah Makan Nikmat. Dialog berlangsung dalam suasana santai.
Pemkab Sinjai mengklaim bahwa mereka adalah kabupaten pertama di Indonesia yang melaksanakan program pendidikan dan kesehatan gratis, yakni sejak tahun 2004. Aturan mengenai pelaksanaan program pendidikan gratis dituangkan dalam Perda No. 6 Tahun.
Berbeda dengan daerah lain, pelaksanaan kesehatan gratis di Sinjai dilaksanakan bekerja sama dengan PT. Askes, dengan premi Rp 10.000 per Kepala Keluarga dan berlaku untuk semua warga Sinjai, baik warga kurang mampu maupun pegawai negeri sipil, pejabat, dan pengusaha.
Menyinggung santernya pemberitaan mengenai penolakan Pemkab Sinjai atas dana program pendidikan dan kesehatan gratis dari Pemprov Sulsel, Asisten II Sekda Sinjai Mukhlis Isma mengatakan, pihaknya bukan menolak, melainkan meminta penyesuaian untuk penggunaannya, karena aturan mengenai kedua program tersebut sudah terlebih dahulu ada di Sinjai sebelum diprogramkan oleh Pemprov Sulsel.
‘’Kami takut terjadi tumpang-tindih. Kalau boleh kami meminta dananya digelontorkan saja ke Sinjai tanpa embel-embel program pendidikan dan kesehatan gratis agar kami dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan, sehingga mudah mempertanggung-jawabkannya,’’ papar Mukhlis.
Setelah berdialog dengan Pemkab Sinjai, rombongan Safari Jurnalistik melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bone yang berbatasan langsung dengan Sinjai. Rombongan tiba di Bone, Kamis dini hari, 7 Oktober 2010, sekitar pukul 00.30 Wita.
Dialog dengan Pemkab Bone baru dilangsungkan sekitar pukul 10.00, di Ruang Rapat Bupati Bone. Rombongan Safari Jurnalistik diterime oleh Wakil Bupati Bone Said Pabokori.
Wabup Bone mengemukakan bahwa program pendidikan dan kesehatan gratis telah dilaksanakan sejak Januari 2008, atau enam bulan sebelum dicanangkan oleh Pemprov Sulsel. Dana yang dibutuhkan jauh lebih besar dibandingkan daerah lain di Sulsel, karena penduduk Bone berkisar 700.000 orang yang tersebar pada 27 kecamatan, 333 desa, serta 39 kelurahan.
Yang menarik di Bone adalah adanya program Sekolah Satu Atap (SD dan SMP) atas bantuan dan kerjasama dari Pemerintah Australia. Selain itu, di Bone juga disebut kelas akselerasi atau kelas percepatan, yaitu kelas yang terdiri atas siswa cerdas dengan IQ di atas rata-rata dengan lama belajar hanya dua tahun, baik untuk tingkat SMP maupun SMA.
Dari Bone, rombongan Safari Jurnalistik melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Wajo dan tiba sekitar pukul 15.00 Wita. Rombongan terlebih dahulu dijamu di sebuah rumah makan sebelum dilakukan dialog di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo.
Seperti di Bone, Pemkab Wajo juga membuka kelas akselerasi, tetapi Wajo juga mamadukannya dengan membuka kelas bilingual (kelas dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di kelas).
‘’Program Prima Pendidikan ini merupakan hasil kerjasama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency),’’ kata Sekkab Wajo Nasir Taufik yang didampingi Kadis Pendidikan Bustamin Betta, Kadis Kesehatan dr Abdul Azis, Direktur RSUD Lamaddukelleng Wajo dr H Baso Rahmanuddin, serta Ketua PWI Perwakilan Wajo Muhammad Baru.
Setelah berdialog dengan Pemkab Wajo, rombongan Safari Jurnalistik melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Luwu. Rombongan tiba sekitar pukul 21.00 Wita dan disambut langsung Bupati Luwu Andi Mudzakkar.
Bupati Luwu mengatakan, selain pendidikan gratis, pihaknya juga memberikan beasiswa kepada 800 guru yang belum sarjana untuk melanjutkan pendidikan. Sementara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Pemkab Luwu akan membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) satu buah pada setiap kecamatan (Luwu terdiri atas 21 kecamatan).
Di bidang kesehatan, Pemkab Luwu akan berupaya meningkatkan status Puskesmas biasa menjadi Puskesmas plus (ada fasilitas rawat inap) dari 21 Puskesmas yang tersebar pada 21 kecamatan.
Dialog diakhiri dengan foto bersama wartawan dengan Bupati Luwu. Setelah itu,
rombongan berangkat ke Kota Palopo dan bermalam di kota tersebut. Keesokan harinya, Jumat, 8 Oktober 2010, barulah dilangsungkan pertemuan dan dialog dengan Pemkab setempat.
Pertemuan dilangsungkan di Ruang Rapat Walikota Parepare yang dipimpin Sekretaris Kota HM Jaya didampingi Ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh.
‘’Jauh sebelum program pendidikan gratis diluncurkan Pemprov Sulsel, kami di Palopo sudah terlebih dahulu melaksanakannya, bahkan ini menjadi grand strategi Pemkot Palopo,’’ kata HM Jaya, seraya menambahkan bahwa Palopo bertekad menjadi kota pendidikan.
Kadis Pendidikan Palopo dr Andi Thamrin mengatakan, penduduk Palopo secara keseluruhan berjumlah 63.000 orang. Dana Jamkesda yang mereka kelola Rp 1.566.528.000, terdiri atas Rp 626.611.200 dari APBD Tk. I Sulsel dan Rp 939.916.800 dari APBD Tk II Palopo.
‘’Di Palopo ada 10 Puskesmas. Data terakhir, sudah tercatat sebanyak 79.518 kunjungan,’’ sebut Andi Thamrin.
Sekretaris Dinas Pendidikan Palopo Muhammad Yamin mengatakan di Palopo terdapat beberapa perguruan tinggi dan ratusan sekolah. Jumlah mahasiswa berkisar 30 orang, sedangkan pelajar juga puluhan ribu, termasuk sekitar 27.000 murid SD.
Bupati pun DigratiskanDari Palopo, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja.
Di Makale Tana Toraja, rombongan makan malam dan berdialog dengan pemerintah setempat di rumah jabatan bupati. Dialog yang dihadiri beberapa pejabat dibuka oleh Sekkab Tana Toraja Enos Karoma, selanjutnya dipandu oleh Ketua PWI Sulsel.
Kadis Kesehatan Tana Toraja dr Zadrak Tombeg Sp.A, mengatakan pihaknya telah memerintahkan agar setiap ada pasien yang datang berobat harus segera dilayani, meskipun pasien tersebut tidak membawa identitas.
‘’Saya tidak peduli ada KTP atau tidak, kalau ada pasien yang datang berobat layani dulu, KTP belakangan. Semuanya gratis, bahkan bupati pun digratiskan kalau berobat dan mau tidur di kelas tiga,’’ katanya.
Plt Kadis Pendidikan Tana Toraja Yohanis Titting SPd MMin, mengungkapkan bahwa untuk melayani pendidikan gratis di daerah pelosok, pihaknya telah membangun Sekolah Satu Atap SD dan SMP di daerah terpencil.
‘’Mudah-mudahan tahun depan bisa ditingkatkan menjadi satu atap SD, SMP, dan SMA,’’ kata Yohanis.
Usai pertemuan dan dialog dengan Pemkab Tana Toraja, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel langsung menuju ke Rantepao Toraja Utara untuk berdialog dengan pemerintah setempat.
Dialog dilangsungkan di penginapan dan restoran Toraja Lodge mulai pukul 22.00 Wita sampai pukul 23.30 Wita yang dipimpin Sekkab Toraja Utara Lewaran Rantelabi, didampingi Kadis Pendidikan Gagah Sumule, Kadis Kesehatan dr Henderik Kala' Timang, serta dua Asisten Sekda.
‘’Program pendidikan dan kesehatan gratis pada tahun 2009, Toraja Utara masih berada di bawah koordinasi Tana Toraja. Barulah pada tahun 2010 ini kami melaksanakannya secara mandiri,’’ ungkap Lewaran.
Dia menambahkan, saat ini pihaknya belum bisa mengukur kinerja SKPD, termasuk program pendidikan dan kesehatan gratis, tetapi Pemkab Toraja Utara berupaya membuat evaluasi kinerja pada akhir 2010.
Kadis Kesehatan Henderik Kala’ Timang mengatakan Toraja Utara kini memiliki 22 Puskesmas, 24 Puskesmas Pembantu (Pustu), serta 34 Pusat Kesehatan Desa (Puskesdes).
‘’Saat ini sedang dibangun 12 Puskesdes tambahan,’’ ungkapnya.
Jumat malam, 8 Oktober 2010, rombongan Safari Jurnalistik menginap di penginapan dan restoran Toraja Lodge. Keesokan harinya, perjalanan dilanjutkan ke Kabupaten Enrekang. Rombongan diterima oleh Sekretaris Kabupaten Enrekang M Amiruddin bersama beberapa pejabat terkait dan dialog dilangsungkan di Ruang Pola Kantor Bupati Enrekang.
Dalam dialog tersebut, Amiruddin mengatakan bahwa Pemkab Enrekang sudah melaksanakan program pendidikan dan kesehatan gratis beberapa tahun (2004) sebelum dicanangkan oleh Pemprov Sulsel. Untuk pendidikan gratis, Pemkab Enrekang bukan hanya menggratiskan pendidikan pada jenjang SD dan SLTP, melainkan juga jenjang SLTA.
Di bidang kesehatan, Pemkab Enrekang juga membuat program pelayanan gratis kepada masyarakatnya, mulai lahir sampai meninggal dunia. Sejak adanya program tersebut, maka jumlah warga Enrekang yang dilaporkan meninggal dunia jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Kadis Kesehatan Enrekang Arfah Rauf mengatakan, di Enrekang juga ada desa percontohan kawasan bebas asap rokok, yaitu Desa Bone-bone, Kecamatan Anggeraja.
Di bidang pendidikan, timpal Kadis Pendidikan Arfah Rauf, bukan hanya pendidikan dasar yang digratiskan, Pemkab Enrekang juga memberikan bantuan beasiswa kepada guru-guru yang ingin melanjutkan kuliah ke jenjang sarjana. Selain itu, pemerintah setempat juga membuat program buku bersubsidi untuk memudahkan para pelajar memiliki buku-buku paket mata pelajaran.
Namun sehubungan dengan program pendidikan dan gratis yang dicanangkan oleh Pemprov sulsel sejak 2008, Pemkab Enrekang berharap pembagian atau struktur anggarannya ditinjau ulang. Kalau selama ini pembagian dananya 40% dari APBD I Sulsel dan 60% disiapkan oleh APBD II Enrekang, pihaknya berharap dibalik menjadi 60:40 atau 50:50.
‘’Kami menyambut baik program pendidikan dan kesehatan gratis ini, tetapi perlu ada penyempurnaan, terutama dalam perhitungan biaya, sehingga program ini dapat berjalan sebagaimana mestinya,’’ tutur Amiruddin.
Seusai berdialog dengan Pemkab Enrekang, rombongan Safari Jurnalistik PWI-Pemprov Sulsel melanjutkan perjalanan ke Kota Parepare, tetapi di kota tersebut rombongan hanya mandi sore dan ganti baju. Seusai salat magrib, rombongan berangkat ke Pinrang untuk berdialog dengan pemerintah setempat.
Rombongan diterima di Ruang Pola Kantor Bupati Pinrang oleh Sekretaris Kabupaten Drs H Syarifuddin Side SH MH MSi bersama beberapa pejabat terkait. Acara didahului makan malam, sebelum pemaparan program dan realisasi pelaksanaan pendidikan dan kesehatan gratis di Pinrang.
Kadis Kesehatan Pinrang dr H Rusman Achmad MKes mengatakan, semua penduduk Pinrang bebas berobat di Puskesmas atau di kelas tiga rumah sakit umum jika memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pinrang.
‘’Tetapi kalau KTP-nya baru berusia dua hari, kami telusuri dulu. Jangan sampai orangnya dari provinsi lain yang hanya datang ke Pinrang untuk menikmati pelayan kesehatan gratis, misalnya harus dioperasi, lalu setelah itu pulang lagi ke kampungnya,’’ ungkap Rusman.
Dia berharap tahun anggaran 2011 pembagian biaya kesehatan gratis dibalik menjadi 60% ditanggung oleh Pemprov Sulsel dan 40% ditanggung oleh Pemda Tk. II. Selain itu, ia mengusulkan agar Pemprov Sulsel membuat Perda khusus yang berlaku secara umum untuk semua RSUD se-Sulsel, terutama untuk pelayanan kesehatan dasar yang ditanggung oleh program kesehatan gratis.
Direktur RSUD Lasinrang Pinrang, drg St Hasnah, mengatakan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Pinrang tercatat sebanyak 345.911 jiwa. Dari jumlah tersebut, 240.550 jiwa terdaftar sebagai peserta Jamkesda, tetapibaru 112.000 lebih yang punya kartu.
Di Pinrang, katanya, terdapat 15 Puskesmas yang tersebar pada 12 kecamatan. Sampai dengan Juni 2010, sudah tercatat sebanyak 26.616 rawat jalan, 271 rawat inap, dan 214 persalinan.
‘’Estimasi biaya pengobatan gratis pada 2010 ini yaitu Rp 9,6 miliar,’’ sebut Hasnah.
Kadisdikpora Pinrang Andi Mappanyukki mengatakan, program pendidikan gratis di Pinrang memang hanya untuk siswa SD dan SMP, tetapi pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk siswa SMA.
‘’Kami tidak memakai istilah pendidikan gratis, tetapi ada anggaran khusus dari Pemda,’’ ungkapnya.
Sekkab Pinrang Syarifuddin Side mengatakan realisasi program pendidikan dan kesehatan gratis di Pinrang di atas 100% persen, sehingga pemerintah setempat terpaksa menutupi kekurangan dananya melalui APBD perubahan pada tahun berjalan.
Tahun 2011, katanya, pihaknya akan bekerjasama dengan PT. Askes untuk program kesehatan gratis, sehingga Dinas Kesehatan bisa berkonsentrasi pada pelayanan kesehatan, sedangkan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabannya diserahkan kepada PT. Askes.
Keesokan harinya atau Ahad, 10 Oktober 2010, tepat pukul 08.30 Wita, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel berdialog dengan Pemkot Parepare di rumah jabatan Walikota Parepare, dipimpin Sekretaris Kota Hatta Buroncong.
Yang menarik di Parepare adalah pemerintah setempat membantu pakaian seragam sekolah, pakaian olahraga, dan sepatu kepada siswa dari keluarga kurang mampu.
Kadis Pendidikan Parepare, Mustafa Mappangara, juga meminta agar Peraturan Gubernur Sulsel tentang program pendidikan gratis ditinjau ulang, karena program tersebut banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak jelas tujuan yang ingin dicapai.
Program pendidikan gratis juga diharapkan diimbangi dengan peningkatan mutu, terutama mutu proses belajar mengajar agar output atau luaran pendidikan formal benar-benar berkualitas.
‘’Untuk apa pendidikan gratis kalau outputnya tidak memuaskan dan anak-anak tidak lulus ujian nasional,’’ tutur Mustafa.
Mengenai pelayanan kesehatan gratis, Kadis Kesehatan Parepare dr Jamaluddin Sahil mengatakan, pihaknya telah memberikan instruksi agar mengutamakan pelayanan disbanding mempersoalkan karetu identitas.
‘’Kalau ada pasien yang datang berobat, layani dulu, kartu identitas belakangan. Kalau mereka tidak membawa kartu identitas, kita beri waktu dua kali 24 jam untuk mengurus dan menunjukkannya. Kalau mereka tidak mampu menunjukkan identitasnya sebagai penduduk Parepare, maka mereka akan dikenakan biaya sesuai aturan yang berlaku,’’ tutur Jamaluddin.
Seusai berdialog dengan Pemkot Parepare, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Pangkep. Rombongan diterima Wakil Bupati Pangkep Drs Abdul Rahman Assegaf bersama beberapa pejabat terkait di ruang pertemuan objek wisata Dunia Fantasi, pada Ahad, 10 Oktober 2010, sekitar pukul 13.00 Wita.
‘’Tantangan kita dewasa ini adalah tantangan sosial, karena sudah terjadi euphoria gratis, tidak ada lagi yang mau dibayar oleh masyarakat. Maka tugas terberat kita sekarang adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak semua (pendidikan dan kesehatan) gratis dan juga tetap dibolehkan menyumbang atau berpartisipasi,’’ tutur Abdul Rahman Assegaf.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Bupati Maros Drs HA Harmil Matotorang MM saat menerima rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel, di ruang rapat Bupati Maros, Ahad, 10 Oktober 2010 sekitar pukul 17.00 Wita.
‘’Masyarakat menganggap seluruh pembiayaan sudah digratiskan, padahal tetap dibutuhkan partisipasi masyarakat,’’ kata Harmil.
Selain itu, Pemkab Maros juga meminta agar pembiayaan program pendidikan dan kesehatan gratis dibalik menjadi 60% ditanggung oleh Pemprov Sulsel dan 40% ditanggung oleh pemerintah kabupaten/kota.***
Keterangan: Reportase ini dimuat di halaman 4-5 Tabloid ''Koran PWI'', edisi 15-30 Oktober 2010. Tabloid ''Koran PWI'' diterbitkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PW) Cabang Sulawesi Selatan.
Setelah itu, gerakan perlawanan terus mengkristal. Akhirnya, sekitar 100
orang yang terdiri dari jurnalis dan kolumnis berkumpul di Sirnagalih,
Bogor, 7 Agustus 1994. Pada hari itulah mereka menandatangani Deklarasi
Sirnagalih. Inti deklarasi ini adalah menuntut dipenuhinya hak publik
atas informasi, menentang pengekangan pers, menolak wadah tunggal untuk
jurnalis, serta mengumumkan berdirinya AJI. (int)
